Technologue.id, Jakarta - Kehadiran Menteri Wakil Menteri baru di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkodigi) diharap dapat membawa angin segar baru di industri telekomunikasi.

Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) terus mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih fleksibel dan efisien, sehingga penyedia jaringan bisa lebih leluasa dalam memperluas infrastruktur telekomunikasi demi meningkatkan konektivitas di seluruh Indonesia.

Oleh karena itu, APJATEL berharap kolaborasi dengan pemerintah, khususnya Menteri dan Wakil Menteri baru Kemenkomdigi, dapat terus berlanjut.

Baca Juga:
Munas III Apjatel Singgung Kolaborasi dengan Pemerintah

Ketua Umum APJATEL, Jerry Mangasas Siregar, dalam Musyawarah Nasional III APJATEL menyatakan bahwa saat ini panjang kabel fiber optik yang telah digelar di seluruh Indonesia mencapai 800 ribu km, membentang dari Aceh hingga Papua, tapi penetrasi jaringan baru mencapai sekitar 30 persen.

“Dari 514 kabupaten/kota, hanya sekitar 150 yang telah memiliki jaringan fiber optik,” kata Jerry kepada media di Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Penggunaan fiber optik juga dinilai cukup optimal, dengan tingkat utilisasi mencapai hampir 90 persen. Namun, Jerry menekankan bahwa belum semua wilayah dan penduduk Indonesia terjangkau jaringan ini, dengan masih adanya daerah-daerah blank spot yang belum sepenuhnya terhubung. Jerry juga menyebut bahwa faktor geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penggelaran jaringan.

Selain itu, tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah kerap memperlambat pembangunan infrastruktur.

Baca Juga:
Langkah Kominfo Hadapi Maraknya RT/RW Net Ilegal

"Kami di APJATEL berhasil mengubah regulasi Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 menjadi Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, yang membantu memperlancar penggelaran jaringan utilitas, terutama di kota Surabaya," ungkapnya Jerry. Sebelumnya, banyak daerah juga yang mengenakan biaya sewa utilitas yang memberatkan penyedia jaringan.

Selain regulasi, biaya tinggi untuk perizinan, kerusakan kabel akibat vandalisme, serta koordinasi lintas kementerian juga menjadi tantangan besar.

Jerry menambahkan bahwa regulatory cost yang harus ditanggung oleh penyelenggara jaringan mencapai 12 persen, termasuk biaya BHP, USO dan perizinan lainnya.

Sebagai asosiasi strategis nasional, APJATEL berperan penting dalam pengembangan jaringan fiber optik dan telekomunikasi.