Technologue.id, Jakarta – Bekerja sebagai pengelola akun media sosial tidaklah mudah. Sudah ada beberapa contohnya belakangan, mulai dari admin Twitter Presiden Joko Widodo yang salah akun sampai admin Instagram Dishub DKI Jakarta yang abai menonaktifkan fitur Beautify sehingga membuat wajah Gubernur DKI, Anies Baswedan, kemerahan atau bersemu. Belum lama ini, giliran akun Twitter Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yang disoroti warganet. Hal ini bermula ketika @kemkominfo menanggapi tweet @ibnudona yang mengejek admin bodoh dan tidak profesional.
Baca juga:
Admin Dishub DKI Jakarta Pakai Oppo F9, Muka Anies Baswedan Jadi Begini
@kemkominfo lantas mengutip cuitan tersebut dan meresponsnya dengan meminta yang bersangkutan untuk berhenti mengikuti akun yang sering mengabarkan kegiatan Menkominfo, Rudiantara, beserta program-program pemerintah. "Terima kasih atas apresiasinya. #Minfo terus berupaya maksimal menjawab reply #SobatKom. Tidak suka? Tinggal unfollow saja! Hidup jangan dibuat ribet, bro!" cuit @kemkominfo (02/12/2018). [embed]https://twitter.com/kemkominfo/status/1069055001035649024[/embed]Baca juga:
Sudah Diblokir, Situs Porno Ini Masih Sering Diakses Netizen Indonesia
Beberapa netizen lantas menanggapi cuitan itu dengan negatif. Sebab, adanya akun kementerian di media sosial adalah demi menjangkau dan berkomunikasi lebih intens dengan lebih banyak masyarakat. Ketika masyarakat diminta untuk meng-unfollow, maka penetrasi informasi bisa terhambat. [embed]https://twitter.com/masngudi17/status/1069060566423982080[/embed] [embed]https://twitter.com/yohanesadventc/status/1069192586223484929[/embed]Baca juga:
Stop Ponsel BM, Pemerintah Berlakukan Aturan IMEI Tahun Depan
Ada juga warganet yang membandingkan cara berkomunikasi pengelola akun @kemkominfo dengan instansi pemerintah lainnya, seperti @infoBMKG dan @BKNgoid. [embed]https://twitter.com/Andraraze/status/1069202946859003904[/embed] [embed]https://twitter.com/arifamrizal/status/1069276937007226880[/embed] [embed]https://twitter.com/Rhida042/status/1069268860321157121[/embed] Menurut Anda, masih perlukah akun-akun resmi pemerintah dan kementerian mempertahankan pola komunikasi yang santai? Ataukah lebih baik kembali ke formal saja demi menghindari reaksi seperti ini?