Bayangkan jika setiap gerak-gerik kendaraan Anda, setiap aktivitas di ruang publik, bahkan laporan polisi yang mencatat interaksi Anda dengan aparat, semuanya dikendalikan oleh algoritma artificial intelligence (AI) yang berjalan di cloud raksasa. Ini bukan plot film sci-fi, tetapi realitas yang sedang digeber Amazon untuk kepolisian Amerika Serikat. Perusahaan yang akrab dengan e-commerce dan streaming video ini ternyata sedang membidik pasar teknologi kepolisian senilai $11 miliar atau setara Rp 170 triliun.

Investigasi terbaru Forbes mengungkap strategi agresif Amazon melalui divisi Amazon Web Services (AWS) untuk menjadikan cloud computing-nya sebagai tulang punggung operasi surveillance dan AI bagi lembaga penegak hukum. Yang lebih mengejutkan, Amazon tidak berjalan sendirian. Mereka membangun ekosistem dengan berbagai perusahaan teknologi keamanan yang menawarkan solusi mulai dari pelacak mobil, pembaca plat nomor, deteksi senjata, hingga AI yang membantu menyusun laporan polisi.

Berdasarkan email internal tim "law enforcement and safety" Amazon yang diperoleh Forbes, perusahaan ini bekerja keras merebut porsi dari bisnis menggiurkan tersebut. Namun, ambisi Amazon ini menuai kritik tajam dari para pegiat privasi digital yang khawatir dengan potensi penyalahgunaan teknologi pengawasan berbasis AI ini. Dalam landscape regulasi yang masih terfragmentasi, bagaimana masa depan privasi kita ketika raksasa teknologi seperti Amazon menjadi "bidan" bagi teknologi penegakan hukum?

Amazon membangun jaringan partnership yang komprehensif untuk menawarkan solusi lengkap bagi kepolisian. Flock Safety menyediakan teknologi pelacakan kendaraan dan pembaca plat nomor yang dapat memantau pergerakan mobil secara real-time. ZeroEyes menawarkan sistem deteksi senjata yang menggunakan computer vision untuk mengidentifikasi firearms dalam rekaman video. C3 AI dan Revir Technologies menghadirkan aplikasi pusat kriminalitas waktu nyata yang memproses data masif untuk memprediksi dan mencegah kejahatan.

Yang paling kontroversial mungkin adalah teknologi dari Abel Police dan Mark43 - AI yang mampu membantu menyusun laporan polisi secara otomatis. Teknologi ini berpotensi mengubah cara kerja kepolisian, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang akurasi dan bias algoritmik dalam dokumentasi kasus hukum. Semua solusi ini berjalan di infrastruktur cloud AWS, menunjukkan bagaimana AWS mendukung partner dalam menawarkan solusi migrasi cloud untuk berbagai sektor, termasuk penegakan hukum.

Jay Stanley, Analis Kebijakan Senior ACLU, menyatakan kekhawatiran mendalamnya kepada Forbes: "Mengecewakan melihat salah satu perusahaan terbesar dan paling berkuasa mendorong teknologi pengawasan yang otoriter dengan cara seperti ini. Saya tidak menyadari Amazon berperan sebagai bidan untuk teknologi penegakan hukum AI."

Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Teknologi AI memiliki kerentanan terhadap ketidakakuratan dan bias algoritmik yang dapat berdampak serius ketika diterapkan dalam konteks penegakan hukum. Sistem pengenalan wajah, misalnya, telah terbukti memiliki tingkat error yang lebih tinggi pada orang dengan kulit berwarna. Belum lagi potensi penggunaan teknologi ini untuk memantau aktivis, jurnalis, atau kelompok minoritas tanpa dasar hukum yang jelas.

Masalah mendasar lainnya adalah ketertinggalan regulasi dalam mengawasi penggunaan teknologi AI oleh penegak hukum. Forbes mencatat bahwa regulasi masih berupa "piecemeal affair" - terpecah-pecah dan tidak komprehensif. Beberapa departemen kepolisian bahkan gagal mengikuti hukum yang sudah ada mengenai penggunaan teknologi.

Dalam vacuum regulasi ini, perusahaan teknologi seperti Amazon memiliki kebebasan yang luas untuk mengembangkan dan memasarkan solusi surveillance tanpa pengawasan yang memadai. Padahal, seperti yang ditunjukkan oleh adopsi layanan cloud AWS oleh XL Axiata untuk mendigitalisasi operasinya, infrastruktur cloud memiliki kemampuan processing yang sangat powerful untuk menangani data dalam skala masif.

Strategi Amazon ini mencerminkan tren yang lebih besar dalam industri teknologi: ekspansi ke sektor pemerintah dan penegakan hukum. Dengan perusahaan seperti Tokaikom Communications yang membuka bisnis cloud di Indonesia, kita dapat mempertanyakan apakah model bisnis serupa akan menyebar ke negara-negara lain dengan proteksi data yang lebih lemah.

Pertanyaan mendasar yang perlu kita ajukan adalah: sampai di mana batas penerapan teknologi surveillance oleh perusahaan swasta? Ketika algoritma AI dapat menentukan siapa yang dicurigai, dipantau, atau bahkan ditangkap, apakah kita masih hidup dalam masyarakat yang demokratis? Atau kita sedang bergerak menuju sistem pengawasan menyeluruh dimana setiap gerakan kita terekam, dianalisis, dan berpotensi digunakan melawan kita?

Investasi Amazon dalam teknologi kepolisian bukan sekadar bisnis biasa. Ini adalah langkah strategis yang dapat mengubah hubungan antara warga negara, pemerintah, dan perusahaan teknologi selamanya. Dan dalam era dimana data adalah minyak baru, privasi kita mungkin menjadi harga yang harus kita bayar untuk "keamanan" yang dijanjikan oleh algoritma-algoritma ini.