Jakarta – Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan tengah menyusun rencana pengawasan resmi terhadap model kecerdasan buatan baru sebelum diluncurkan ke publik. Langkah ini menandai perubahan signifikan dalam pendekatan regulasi AI di era kepemimpinan Presiden Donald Trump.
Menurut laporan New York Times, sejumlah pejabat Gedung Putih yang tidak disebutkan namanya mengungkapkan bahwa pemerintahan Trump saat ini sedang membentuk kelompok kerja khusus AI. Kelompok ini akan terdiri dari para pemimpin teknologi dan perwakilan pemerintah.
Kelompok kerja tersebut bertugas merancang prosedur pengawasan potensial untuk model AI baru yang akan memasuki pasar. Salah satu usulan yang dibahas mencakup proses tinjauan formal sebelum peluncuran teknologi tersebut.
Rencana ini telah dibahas dalam pertemuan di Gedung Putih pekan lalu. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Anthropic, Google, dan OpenAI, tiga perusahaan pengembang AI terkemuka di dunia.
Baca Juga:
Langkah ini kemungkinan besar terinspirasi oleh proses regulasi yang diumumkan regulator Inggris. Inggris sebelumnya menetapkan bahwa pengawasan AI diserahkan kepada badan-badan pemerintah yang relevan sesuai bidangnya.
Kelompok kerja tersebut juga akan menentukan badan pemerintah AS mana yang bertanggung jawab melakukan pengawasan. Beberapa pejabat mengusulkan Badan Keamanan Nasional (NSA) untuk memimpin peran ini.
Selain NSA, Kantor Direktur Siber Nasional Gedung Putih dan direktur intelijen nasional juga disebut sebagai kandidat. Ada pula usulan untuk menghidupkan kembali Pusat Standar dan Inovasi AI era Biden.
Pergeseran kebijakan ini cukup mengejutkan karena pemerintahan Trump sebelumnya justru melunakkan sikap terhadap regulasi AI. Beberapa bulan lalu, mereka mengumumkan rencana aksi AI federal yang justru mengurangi tekanan pada perusahaan teknologi.
Rencana aksi tersebut bahkan mengancam akan mengurangi pendanaan federal bagi negara bagian yang menghambat infrastruktur AI melalui regulasi. Kebijakan ini menunjukkan pendekatan yang kontras dengan wacana pengawasan baru saat ini.
Program "One Big Beautiful Bill" yang digagas Trump juga sempat membatasi regulasi AI di tingkat negara bagian. Rancangan undang-undang itu awalnya mengusulkan moratorium 10 tahun bagi negara bagian untuk bertindak.
Komisioner FCC Brendan Carr, yang merupakan appointee Trump, juga dikenal mendukung pendekatan ringan terhadap regulasi AI. Namun, pembentukan kelompok kerja ini menandai perubahan arah yang cukup drastis.
Pengawasan terhadap model AI menjadi isu krusial mengingat dampak luas teknologi ini. Beberapa kasus sebelumnya menunjukkan risiko yang muncul, seperti insiden Waymo Robotaxi yang menabrak anak SD, yang memicu pertanyaan tentang keamanan AI.
Pemerintah AS tampaknya ingin menyeimbangkan antara inovasi teknologi dan perlindungan publik. Langkah pengawasan ini diharapkan dapat mencegah potensi penyalahgunaan AI di masa depan.
Kelompok kerja tersebut diperkirakan akan mulai bekerja dalam waktu dekat. Hasil rekomendasi mereka akan menjadi dasar bagi kebijakan regulasi AI di Amerika Serikat ke depannya.
